Jombang,jagaddesa 86.com – 13 Juni 2025 Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jaring Rakyat Peduli Keadilan (JRPK), Sah Rehal, melontarkan kritik tajam dan tanpa basa-basi terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2025. Dalam pernyataannya yang disampaikan kepada media, Sah Rehal menilai bahwa sebagian besar OPD di bawah kepemimpinan Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Gus Salman hanya sibuk mempertontonkan kegiatan seremonial yang berulang tanpa arah dan tidak berdampak nyata bagi rakyat.
“Ini tahun 2025, bukan 2015. Tapi gaya kerja OPD kita seperti kaset rusak yang diputar ulang. Kegiatannya itu-itu saja, hanya dikemas dengan baliho baru, jargon baru, dan foto-foto pencitraan. Sementara substansi dan dampak ke masyarakat? Nol besar!” tegas Sah Rehal, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, janji perubahan yang sempat digaungkan Warsubi dan Gus Salman saat kampanye Pilkada 2024 lalu saat ini justru makin menjauh dari kenyataan. Sah menyebut bahwa slogan ‘Jombang Maju, Adil, dan Sejahtera’ yang dibawa pasangan ini hanya menjadi tempelan di banner tanpa nyawa implementatif di lapangan.
“Jangan pikir masyarakat itu bodoh. Mereka lihat, mereka rasakan. Jalan rusak hanya di tambal sulam, pelayanan publik masih terlihat semrawut, data bantuan sosial Sekolah Rakyat hanya kepastian statment, dan program-program pemberdayaan hanya terlihat berhenti di seminar dan dokumentasi medsos. Ini bukan perubahan, ini pengulangan!” sindirnya tajam.
Sah Rehal juga menyatakan bahwa fenomena ‘pamer kegiatan’ menjadi budaya baru yang menjamur di lingkungan OPD. Alih-alih fokus pada inovasi dan efisiensi kerja, OPD justru lebih tertarik menampilkan hasil kegiatan yang megah secara visual namun miskin manfaat substantif.
“Kita lihat OPD sibuk undang Bupati, unggah-unggah dokumentasi, dari potong pita sampai tepuk tangan di rapat koordinasi dan seremonial. Tapi setelah itu? Rakyat tetap ditinggal jalan sendiri. Jangan-jangan, pencapaian satu tahun ini hanya tumpukan kertas laporan dan slide PowerPoint,” ujarnya sarkastik.
Ia pun menuding bahwa banyak kegiatan yang dilakukan hanya copy-paste dari tahun sebelumnya, tanpa adanya pembaruan ide, pendekatan, maupun evaluasi yang menyeluruh.
“Kalau cuma ganti nama kegiatan atau lokasi acara tapi isinya sama, itu bukan kerja, itu malas berpikir! Ini jelas pelecehan terhadap amanat rakyat dan pengkhianatan terhadap janji politik,” cetus Sah.
Dalam kesempatan yang sama, Sah menyerukan agar Bupati Warsubi segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja seluruh OPD di bawah kendalinya. Ia memperingatkan bahwa jika hal ini terus dibiarkan, maka pemerintahan Warsubi–Gus Salman akan kehilangan legitimasi moral di mata publik.
“Kalau kepala OPD hanya jadi raja kecil yang sibuk tebar pesona dan mengamankan kursinya, lalu siapa yang benar-benar kerja untuk rakyat? Jangan salahkan rakyat kalau nanti kecewa dan marah,” tandasnya.
Ia pun menegaskan bahwa JRPK akan terus melakukan pemantauan dan menyusun laporan pengawasan publik terhadap kegiatan OPD sepanjang tahun 2025. Sah bahkan mengancam akan membuka temuan-temuan kejanggalan anggaran dan pelaksanaan program yang diduga hanya formalitas belaka.
“Sudah cukup rakyat disuguhi dengan kata-kata manis. Kami akan kaji satu-satu kalau memang OPD hanya sibuk undang Bupati untuk seremonial. Ini kabupaten, bukan panggung drama!” tutupnya dengan nada tinggi.
Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kabupaten Jombang belum memberikan klarifikasi resmi atas kritik pedas dari JRPK tersebut. Beberapa kepala OPD yang dihubungi pun memilih bungkam dan enggan memberikan komentar.
Masyarakat Jombang kini menanti, apakah kritik tajam ini akan menjadi pemantik evaluasi serius, atau kembali berakhir sebagai catatan yang diabaikan—seperti tahun-tahun sebelumnya.(*)(BRT).