Dalam kesempatan itu, Salmanudin menjelaskan bahwa pihaknya telah meninjau tiga titik penjahit sekaligus. “Hari ini usai Paripurna kami langsung meluncur ke Plandaan. Kami sidak tiga titik sekaligus dan memastikan tidak ada potongan maupun titipan. Beberapa lokasi sudah kami survei dan tidak ditemukan hal seperti yang diberitakan,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa harga pembuatan seragam telah ditetapkan secara resmi, yakni Rp105.000 untuk seragam SMP dan Rp95.000 untuk seragam SD, sebelum dipotong pajak.
“Kain akan mulai distribusi minggu depan, dan proses produksi sudah dapat dicicil. Saya meminta agar penjahit mengukur langsung setiap siswa agar ukuran tepat, bukan sekadar S/M/L. Ukuran juga dilonggarkan 1–2 cm agar tidak kekecilan. Lebih baik longgar sedikit daripada sempit,” tambahnya.
Salah satu penjahit di Desa Tunggorono, Ernawati, membenarkan bahwa tidak ada pemotongan upah atas program ini. “Semua sesuai kesepakatan. Kami memperoleh keuntungan sekitar 15 persen, lebih besar dari biasanya. Kalau borongan pribadi hanya Rp50.000–60.000 per setel. Saat ini saya dibantu 15 penjahit, dengan kapasitas produksi hingga 60 setel per hari,” jelas Ernawati.
Dalam sidak tersebut, Salmanudin—asap dipanggil “Gus Wabup”—menekankan bahwa pembayaran kepada para penjahit harus sesuai kesepakatan guna menghindari kerugian pihak manapun. “Kami akan terus memantau hingga seragam benar-benar sampai ke tangan siswa dengan ukuran yang pas, tepat waktu, dan tanpa pungutan apa pun,” tutupnya, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo.(Has)