JOMBANG, jagaddesa86.com – Program seragam gratis yang digagas Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan publik. Wakil Ketua DPRD Jombang, MH.Syarif Hidayatullah ST.MT atau yang akrab disapa Gus Sentot, menyampaikan kritik tajam terkait dugaan adanya oknum yang bermain di balik proses pelaksanaan program ini.
“Masalah seragam ini bukan hal baru. Dari dulu saya sering menerima aduan. Mulai dari keterlambatan distribusi, kualitas yang kurang bagus, hingga jumlah yang tidak sesuai,” ujar Gus Sentot, Senin (7/7/2025).
Menurutnya, program yang dijalankan oleh Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid sebenarnya punya niat baik. Dengan melibatkan penjahit lokal dari desa-desa, pemerintah ingin menggerakkan ekonomi masyarakat dan mendukung pelaku UMKM.
Namun di lapangan, masih ada kendala yang cukup serius. Salah satunya soal legalitas para penjahit desa yang belum bisa masuk ke sistem e-katalog pemerintah karena belum memiliki izin resmi.
“Banyak penjahit lokal kita yang semangatnya luar biasa, tapi belum punya legalitas usaha. Jadi wajar kalau mereka tidak bisa masuk e-katalog. Pemerintah perlu cari solusi agar mereka tetap bisa terlibat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Gus Sentot juga mendapat informasi adanya oknum yang memanfaatkan sistem e-katalog untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, para penjahit yang seharusnya diuntungkan malah menerima penghasilan yang jauh dari harapan.
“Saya dengar ada yang bermain di balik sistem ini. Akibatnya, pendapatan penjahit turun drastis. Keuntungan mereka menipis karena banyak potongan,” ungkapnya.
Gus Sentot pun meminta Pemerintah Kabupaten Jombang segera melakukan evaluasi menyeluruh, terutama di Dinas Pendidikan, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program.
“Saya minta birokrasinya dibenahi. Jika ada oknum yang bermain, harus segera disingkirkan. Siapapun kepala dinasnya, kalau memang mau membersihkan, bersihkan semuanya,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati agar tidak ragu mengambil langkah tegas untuk membenahi birokrasi, tidak hanya di Dinas Pendidikan, tapi juga di dinas lainnya.
“Abah Bupati dan Gus Wabup harus berani bersih-bersih. Jangan biarkan program bagus jadi rusak karena ulah oknum,” tutupnya.
Penjahit Lokal Keluhkan Ongkos Jahit Tak Sesuai Harapan
Di sisi lain, sejumlah penjahit lokal yang terlibat dalam program seragam gratis ini mengaku kecewa. Mereka menyebut ongkos jahit yang diterima tidak sesuai dengan angka yang tercantum di sistem e-katalog.
Untuk seragam SD, misalnya, dalam e-katalog tertera ongkos Rp 100.000 per siswa. Namun, di lapangan, mereka hanya menerima Rp 85.000. Itu pun masih harus dipotong pajak dan beberapa biaya lainnya.
“Yang kami terima hanya Rp 85 ribu, dan itu belum dipotong pajak serta biaya tambahan lain,” kata F, salah satu koordinator penjahit di wilayah utara Brantas, Rabu (2/7/2025).
Hal serupa juga terjadi pada pembuatan seragam SMP. Meski dalam sistem disebut Rp 112.000 per siswa, penjahit hanya menerima sekitar Rp 90.000, bahkan belum termasuk biaya atribut logo dan jasa pengukuran.
"Program yang seharusnya meringankan beban orang tua sekaligus memberdayakan UMKM ini justru menimbulkan keresahan di kalangan pelaksana. Sorotan dari legislatif dan masyarakat pun terus menguat, mendesak adanya keterbukaan dan perbaikan dalam pelaksanaannya.(Muh)