Jombang, jagaddesa86.com – Bupati Jombang, H. Warsubi, resmi mengemban amanah baru di tingkat nasional sebagai Wakil Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) untuk masa bakti 2025–2030. Pengukuhan pengurus APKASI dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dalam sebuah prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis, 17 Juli 2025.
Pelantikan ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi APKASI sebagai wadah strategis pemerintah kabupaten seluruh Indonesia, tetapi juga mempertegas posisi H. Warsubi sebagai salah satu tokoh kunci dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah di tingkat nasional.
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa APKASI memiliki posisi vital sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Ia mendorong seluruh pengurus untuk menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, serta berperan aktif dalam mendorong reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik di daerah.
> “APKASI harus menjadi mitra strategis pemerintah pusat, bukan sekadar forum ceremonial. Peran asosiasi ini akan menentukan arah pembangunan nasional di tingkat lokal. Tata kelola daerah yang baik adalah fondasi dari Indonesia yang kuat,” ujar Tito.
Sementara itu, Ketua Umum APKASI terpilih, Bursah Zarnubi, menyampaikan bahwa APKASI harus menjadi mesin penggerak percepatan pembangunan nasional. Dengan lebih dari 60 persen program pembangunan nasional dilaksanakan di wilayah kabupaten, APKASI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
> “APKASI harus hadir sebagai solusi konkret, bukan hanya tempat berbagi keluhan. Kita harus memastikan bahwa pembangunan di daerah tidak hanya mengalirkan anggaran, tetapi juga memberi dampak nyata bagi rakyat,” tegas Bursah.
Warsubi Siap Dorong Inovasi Fiskal dan Reformasi Layanan Publik Daerah
Usai pelantikan, H. Warsubi menyampaikan komitmennya untuk menjadikan APKASI sebagai wadah yang mampu menghadirkan kebijakan inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Ia menyoroti bahwa tata kelola anggaran daerah harus dikelola secara terbuka, efisien, dan fokus pada hasil. Menurutnya, daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi perlu mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri dan berkelanjutan.
> “Sebagai pengurus APKASI, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa anggaran daerah tidak hanya habis di meja administrasi. Daerah butuh kepastian regulasi, BUMD yang sehat, serta kemudahan perizinan yang dapat menarik investasi swasta,” ungkap Warsubi.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa APKASI tidak boleh hanya menjadi ruang diskusi semata, melainkan harus melahirkan kebijakan strategis dan solusi nyata terhadap tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten, termasuk soal tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah.
> “Banyak kendala di lapangan yang berakar dari ketidaksesuaian regulasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Perlu ada forum resmi lintas kementerian yang dimediasi APKASI agar hambatan ini tidak terus berlarut. Saya mendukung penuh langkah Pak Mendagri yang terbuka untuk dialog antar sektor,” tegasnya.
Pemimpin Daerah Hadir: Sinergi Nasional Jadi Fokus Utama
Acara pelantikan yang berlangsung meriah ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, serta ratusan kepala daerah dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia.
Momen ini menjadi simbol kuatnya komitmen antarlevel pemerintahan dalam membangun sinergi yang utuh demi mempercepat kemajuan daerah dan pemerataan pembangunan nasional.
Pelantikan pengurus APKASI periode 2025–2030 ini diharapkan mampu mendorong semangat baru dalam memperjuangkan aspirasi daerah, memperkuat kapasitas fiskal dan kelembagaan, serta menjadikan kabupaten sebagai pilar utama pembangunan Indonesia ke depan.(Mif)