JOMBANG-jagadDesa86.com – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan generasi muda melalui program unggulan yang tak hanya menitikberatkan pada aspek pendidikan, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga.
Melalui inisiatif Sekolah Rakyat, pemerintah daerah menghadirkan model pendidikan alternatif yang menyinergikan pembelajaran akademik dengan pembinaan karakter, penguatan literasi digital, hingga pelatihan kepemimpinan bagi peserta didik. Sekolah ini tidak sekadar menjadi tempat menimba ilmu, melainkan pusat pembentukan manusia seutuhnya yang siap menghadapi tantangan zaman.
Namun, program ini tak berhenti hanya pada siswa. Dalam pendekatan yang holistik, orang tua peserta didik juga akan turut diberdayakan melalui rangkaian program strategis, seperti pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), pelatihan kewirausahaan, hingga penataan kawasan kumuh di sekitar lingkungan sekolah. Harapannya, ekosistem pendidikan yang kondusif akan terbentuk seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
“Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Ini adalah langkah nyata menuju transformasi pendidikan dan pemberdayaan berbasis komunitas,” ungkap Warsubi, salah satu tokoh penggerak program tersebut.
Warsubi menambahkan bahwa tidak hanya satu lokasi yang direncanakan. Pembangunan Sekolah Rakyat juga akan diperluas ke wilayah lain, di antaranya lahan Terminal Kargo di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. Lokasi ini telah melalui proses verifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menandai kesiapan pemerintah dalam memperluas jangkauan program secara nasional.
Dalam aspek sumber daya manusia, kualitas tenaga pendidik menjadi perhatian utama. Para guru dan tenaga kependidikan yang akan bertugas di Sekolah Rakyat diseleksi melalui mekanisme yang ketat. Sebagian besar diangkat melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta penugasan Aparatur Sipil Negarais (ASN) lintas kementerian. Proses ini melibatkan berbagai institusi strategis, antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Agama.
“Dengan kolaborasi lintas lembaga tersebut, kami memastikan bahwa para pendidik yang mengajar di Sekolah Rakyat benar-benar memiliki integritas dan kompetensi tinggi. Kami ingin menjamin kualitas pendidikan yang tidak hanya bermutu, tetapi juga bermartabat,” tegas Warsubi.
Lebih dari sekadar program pendidikan, pelaksanaan Sekolah Rakyat juga selaras dengan kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selain itu, program ini turut mendukung INPRES Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi acuan utama dalam memastikan setiap program sosial dan ekonomi berjalan secara tepat sasaran dan berkeadilan.
Dengan pendekatan yang menyeluruh dan menyentuh banyak aspek kehidupan, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi model pendidikan transformatif yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia. Lebih dari sekadar bangunan fisik, ia adalah simbol harapan, kolaborasi, dan keberpihakan pada masa depan bangsa.(Mif)